Kemenperin Tanggapi Upaya Uji Materi Oli Wajib SNI Simak Ulasanya

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memandang usaha permintaan uji materi masalah peraturan harus SNI (Standard Nasional Indonesia) buat pelumas otomotif yang diserahkan Perhimpunan Distributor, Importir, serta Produsen Pelumas Indonesia (Perdippi) adalah hak masyarakat negara. Walau demikian Kemenperin meyakini MA memahami kenapa peraturan itu diedarkan.

Harus SNI buat pelumas tertuang pada Ketetapan Menteri Perindustrian Nomer 25 Tahun 2018. Perdippi sudah meminta uji materi atas peraturan pada 8 Februari lantas dengan latar belakang penilaian jika peraturan itu menabrak beberapa peraturan yang lain yang terkait di bagian minyak serta gas.

Perdippi pun memandang peraturan masalah SNI pelumas bukan kewenangan Kemenperin tapi Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM). Diluar itu disebutkan pun proses sertifikasi SNI mahal meneror perusahaan kecil gulung tikar.

Direktur Industri Kimia Hilir Direktorat Jenderal Kemenperin Taufiek Bawazier menjelaskan tidak jadi masalah peraturan harus SNI untuk pelumas dibawa ke meja hijau. Ia menyebutkan peraturan itu keluar buat membuat perlindungan penduduk menjadi customer pelumas di Indonesia.

Baca Juga : Cara Memindahkan File Data Iphone

Artikel Terkait : Cara Mengecek Imei

"Uji materi silahkan saja itu pun hak masyarakat negara tapi kami meyakini MA pun lihat SNI harus ini membuat perlindungan penduduk Indonesia dimana negara mesti membuat perlindungan semua masyarakat Indonesia," kata Taufiek lewat pesan singkat pada CNNIndonesia.com, Selasa (12/3).

"Itu sesuai dengan konstitusi di UUD45 terpenting dari oli palsu serta oli dibawah standard yang bisa merugikan penduduk Indonesia, pun membuat perlindungan dari hilangnya kekuatan penerimaan negara," sambung Taufiek.

Kata Taufiek pihaknya pun miliki otoritas membuat peraturan itu. Tidak selalu pada pelumas, Kemenperin pun dimaksud miliki hak mengharuskan semua produk industri agar SNI.

"UU nomer 3 tahun 2014 mengenai perindustrian dengan tegas yang miliki otoritas mengharuskan SNI harus Menteri Perindustrian yang disebut pendelegasian kuasa Presiden dalam bagian perindustrian," tuturnya.

Walau Perdippi menuturkan jika beberapa distributor bisa memakai ketentuan dari Kementerian ESDM untuk mengendalikan kualitas pelumas, Taufiek katakan kuasa pada pelumas ada di tangan Kemenperin.

"Di PP 36 tahun 2004 turunan UU Migas jelas pelumas serta beberapa produk petrokimia kuasa Kementerian Perindustrian serta kami begitu Serasi dengan Kementerian ESDM," katanya.

Taufiek membuka Perdippi mempunyai 125 anggota yang datang dari kelompok importir pelumas, salah satunya Top1, BM1, Mobil1, Aral, United Oil, Liger, STP, Keseluruhan Oil, sampai Chevron. Menurut Taufiek satu per satu anggota Perdippi mulai mendaftar produknya supaya miliki sertifikat SNI.

Peraturan harus SNI didapati sah diundangkan pada 10 September 2018 serta akan laku pada 10 September 2019.

"Paul Toar ketuanya (Perdippi) dari pertama SNI harus tetap menampik, anggota tidak searah rupanya. Anggotanya banyak yang mendaftar SNI untuk pemberlakuan mulai 10 September 2019 di semua Indonesia," kata Taufiek.